PUBLIKASI APBDES CIPATAT TAHUN 2019

Gambaran self governing community tercermin dari definisi Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai self governing community yang berpegang pada asas demokrasi, dimana setiap warga desa diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, maka setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan desa, harus dapat diketahui oleh warga desa. Salah satu kewajiban pemerintah desa, yaitu mempraktikkan keterbukaan informasi APBDes secara transparan dan pengelolaan keuangan desa yang baik, bersih dan akuntabel.

Dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 21 BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat. Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Maka dari itu, kami selaku Pemerintahan Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk menyampaikan dan mempublikasikan APBDes secara transparan kepada masyarakat, dan hal tersebut sudah kami laksanakan dengan membuat baliho yang dapat diakses oleh semua masyarakat Desa Cipatat. 

Semoga dengan publikasi yang kami lakukan menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Cipatat, yang berdampak positif guna meningkatkan partisifasi dalam  pembangunan dan kinerja yang lebih baik diwilayah Desa Cipatat.